Ketua KPUD Kota Depok, Titik Nurhayati, menemui Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, di Ruang Kerjanya, Lantai 2, Gedung Balaikota Depok, Senin (13/7). Maksud kedatangan KPUD ialah meminta bantuan personel kepada Pemkot Depok untuk ULP atau Unit Layanan Pengadaan. KPUD Kota Depok jelang Pemilukada 9 Desember yang akan datang diminta membentuk Unit Layanan Pengadaan untuk proses lelang pengadaan barang dan jasa.
KPUD Depok mempunyai keterbatasan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi ULP, dimana salah satu persyaratan untuk bergabung di ULP ialah memiliki sertifikat PBJ atau Pengadaan Barang dan Jasa. “Di KPUD Depok yang menpunyai sertifikat PBJ hanya 5 orang, dan semuanya sudah berfungsi juga di PPK, jadi tidak memungkinkan untuk membentuk ULP Mandiri sehingga masih memerlukan support SDM dari Pemkot”, ujar Ketua KPUD Depok.
Walikota Depok, Nurmahmudi Isma’il mengatakan Pemerintah Kota Depok siap membantu kebutuhan SDM yang diminta oleh KPUD untuk mengisi Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Memang untuk menjadi SDM dengan sertifikasi PBJ sulit-sulit gampang. Banyak yang secara teori memahami namun ketika mengikuti tes banyak yang tidak lulus. Selain itu juga Menang ada pertanyaan yang agak tricky sehingga membuat bingung”, jelas Walikota.
Dari audiensi ini, disepakati Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok akan mengusulkan lima nama untuk memenuhi kebutuhan KPUD sebagai ketua dan anggota Pokja di ULP KPUD Depok. ULP dibentuk untuk proses lelang pengadaan barang jasa kebutuhan Pemilukada seperti surat suara, alat peraga kampanye dan lainnya. (mira)
