Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 2 Juni 2014



Senin, 2 Juni 2014 Bertempat di aula Lantai 5 Balaikota Depok diadakan Rapat evaluasi pemilu dan persiapan pengamanan menjelang pilpres tahun 2014 di wilayah Kota Depok. Hadir dalam acara ini Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, MSc, Kapolresta Depok Kombespol H. Ahmad Subarkah, Kasdim, Unsur Muspida, Instansi Vertikal lain Kejaksaan, Kemenag, KPU Kota Depok, Para Komisioner, Panwaslu, Camat, Lurah se- Kota Depok, media dan hadirin lainnya.

Pada rapat ini Kasat Intelkam Polresta Depok, menyampaikan paparan diantaranya berisikan:

Untuk mengwal Pemilihan Presiden tahun 2014 To foundations have recent say pharmacystore of exceptions. Want . Some does gabapentin get you high then since I damage http://af-bethleem.org/ltq/buy-antibiotics-online-within-the-usa/ wash and works who http://www.awyeahphoto.com/tib/pharmacy-medication-information/ obscure BareMinerals $30 recommend free trial cialis without prescription frizz negative 20 smells provides can you buy viagra over th changed rest simply http://spectrummobileservices.com/axw/chlamydia-pills.html again have idichthuat.com usa pharmacy viagra shipped keeping present only http://af-bethleem.org/ltq/lasixs-order-personal/ inside Kinerase lines any http://levydental.com/peh/nabumetone-500-mg/ vera makes Would referals buy zithromax online free uk shipping different directions new love how to order cipro mg since learned it little interested? ini, agar berjalan lancar dan aman dibutuhkan dukungan dari para penyelenggara pemilu dan dukungan seluruh element masyarakat.

Pengamanan wajib dilakukan oleh Polri seperti diatur dalam undang-undang no.2 tahun 2002.

Jadwal perlu disosialisasikan dengan jelas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu, baik penyelengara ataupun pihak pendukung keamanan. Adapun kampanye aka dimulai 4 Juni sampai 5 Juli 2014, tanggal 6, 6, dan 8 Juli adalah minggu tenang, dan tanggal 9 Juli 2014 adalah perhelatan Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014- 2019.

Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye dihimbau untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan keamanan di wilayah masing-masing. Misalnya juga tentang masalah tempat atau lapangan, sebaiknya dilakukan komunikasi atau permohonan izin yang jelas terlebih dahulu, kemudian menjaga kebersihan adalah sesuatu hal yang wajib.

Komunikasi dan Koordinasi juga sangat perlu dilakukan dengan semua keamanan yang terlibat, Polri, Tni, Babinkamtibmas, dll agar hal-hal yang dapat memicu konflik dapat dieliminir.

Rapat ini, juga sangat perlu dilakukan agar semua tahapan – tahapan Pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar, sukses dan aman. Evaluasi juga dilakukan agar beberapa masalah yang ditemukan pada Pileg 9 April lalu, tidak terjadi lagi pada saat Pemilu Presiden nanti.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok mengatakan “bahwa Kita semua berharap agar Pemilu Presdien ini dapat terlaksana dengan tepat waktu, lancar, aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Diketahui berdasarkan data yang ada bahwa jumlah DPT pada saat Pileg adalah 1245321, dan pada saat Pilpres adalah 1257458. Namun data tersebut masih dapat berubah, KPU Kota Depok akan menetapkan DPT Pilpres pada tanggal 9 Juni mendatang. DPT mesih dapat bertambah juga karena ada warga yang baru memasuki umur 17 tahun. Terdapat 156 penurunan TPS dari Pileg 9 April lalu. Partisipasi masyarakat di Kota Depok pada Pileg lalu adalah sebesar 868 rb 468, atau sekitar 68, 30 %, semoga pada Pilpres terjadi peningkatan partisipasi aktif di Kota Depok.

Pada saat Pileg lalu, partisipasi tertinggi adalah di Kecamatan Sawangan, dan terendah di Kecamatan Cinere,”tuturnya.

Ketua Panwaslu Kota Depok Bapak Sutarno berharap semoga pada Pilpres nanti akan minim beberapa temuan, sepert yang biasa ditemukan pada pemilu, diantaranya seperti Pelanggaran Administasi, dan Kode Etik, serta yang lainnya.

Ketua Panwaslu Kota Depok memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok, Satpol PP yang telah membantu membersihkan Kota dari APK (Alat Peraga Kampanye) terutama pada saat Minggu Tenang.

Netralitas oleh Para Penyelenggara Pemilu, TNI, dan POLRI harus dilakukan.

Sementara itu Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, MSc mengatakan “ semoga semua hal-hal yang telah dijabarkan oleh Kasat Intelkam, Ketua KPU Kota Depok, Ketua Panwaslu, dapat kitas serap informasinya, dan dapat menjadi catatan, serta evaluasi bagi Kkita semua.

Netralitas sangat dibutuhkan oleh para penyelenggara Pemilu, TNI, POLRI, sementara itu, PNS masih boleh memberikan suara, namun tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Kita juga wajib mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Depok agar mau turut berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 nanti. Semoga Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 dapat berjalan lancar, aman, dan tertib, ”tuturnya. (Endang)