Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 16 Maret 2015

Balaikota – Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il mebuka Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2015-2030 di aula lantai 5 Balaikota Depok. Acara yang dimotori oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok dihadiri oleh Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Depok, serta Polres dan BPS Kota Depok, Senin (16/03/15) pagi. Kepala BPMK Kota Depok, Widiyati Riyandani menginformasikan bahwa 2014 lalu, Pemkot Depok melalui BPMK telah melakukan kajian GDPK untuk tahun 2015.

GDPK dilakukan bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Kajian tersebut memiliki beberapa arah kebijakan kependudukan, diantaranya pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Arah kebijakan digunakan sebagai acaun dalam mencapai tujuan dan sasaran GDPK, yaitu terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasar pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkeanjutan.

“Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang GDPK, mualai dari dasar hukum, visi misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, road map, hingga rekomendasi program pembangunan kependudukan kota Depok. Diharapkan, peserta juga dapat memberikan masukan dan saran untuk GDPK ini,” ujar Widiyati menginformasikan, sosialisasi ini akan menghadirkan narasumber dari Lembaga Demografi UI dan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Mantan Camat Cinere ini juga menginformasikan bahwa bulan Mei nanti akan diadakan pendataan kependudukan secara nasional. Pendataan lima tahun sekali. Untuk pemutakhiran data sudah dilakukan setiap tahun. “Untuk tahun ini, ada anggaram untuk pendataan di tingkat kelurahan. Karena itu, tingkatkan kolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan di kota Depok,” ujar Widiyati.

Pemimpin Kota Belimbing berharap, sosialisasi ini juga bisa merancang kolaborasi agar masyarakat sadar diri untuk membangun produktivitas, kreativitas, dan kompetensi diri sehingga tercapai kualitas penduduk yang tinggi dan mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. “Semoga Lembaga Demografi UI melalui GDPK dapat melahirkan tatanan yang membuat semua orang menjadi senang dan nyaman,” harap Nur Mahmudi.

Terkait dengan adanya sensus penduduk yang akan dilakukan oleh BKKB, pria kelahiran Kediri menyatakan, selama ini ada titik tekan yang berbeda anatara BPS dan BKKPN. Namun, alangkah bagusnya hasil sensus memiliki tingkat akurasi dan reliability yang sepadan. Akurasi dan validitas harus sepadan agar gambaran yang diberikan kompatibel. Untuk melakukan persiapan bulan Mei, BPMK harus melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan BPS, “Seluruh stakeholder terkait, diharapkan berpartisipasi mensukseskan sensus dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab,” himbau Walikota.

Tak lupa, Nur Mahmudi menghimbau Camat dan Lurah sebagai perwakilan wilayah di Depok, untuk sungguh-sungguh mensikapi proses pendataan menjadi alat bantu. Akan hadirnya sensus, sudah harus disikapi secara serius. Tanamkan rasa memiliki terhadap proses sensus ini, karena ini adalah proses untuk memberdayakan mereka yang belum berdaya. “Sensus bukan untuk proyek, teapi untuk memberikan gambaran faktual yang valid. Jangan sikapi sensus penduduk sebagai proyek. Jadikan sebagai peluang untuk memberikan input data yang baik dan benar. Karena aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan. Keakuratan sensus penduduk sangat penting, dimana hasil sensus mengintegrasi kedalam berbagai kebijakan,” tegas Nur Mahmudi. Beliau juga menghimbau untuk terus menghadirkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan agar pembangunan menjadi berkualitas. (olas)