Siaran Pers Kamis, 12 Februari 2015
Pemerintah Kota Depok terus bersungguh- sungguh melakukan pencegahan dan upaya penanggulangan bencana dan kebakaran diwilayahnya. Diantaranya terlihat dari: 63 Satlakar dari 63 Kelurahan di Kota Depok dibentuk untuk siap membantu mencegah dan menanggulangi kebakaran. Serta melakukan pembinaan satlakar kepada 945 orang setiap bulannya. Penyuluhan dan mitigasi bencana juga dilakukan di 11 Kecamatan dan penyuluhan dilingkungan sekolah se-Kota Depok, OPD se-Kota Depok. 4 UPT Pemadam Kebakaran yang siap membantu masyarakat yang terletak di: UPT Cimangis, Cinere, Bojongsari, dan Cipayung akan bertambah 1 lagi pada tahun 2015 ini, yaitu UPT Tapos.
Perhatian dan kesungguhan Pemerintah Kota Depok dalam memaksimalkan fungsi Pemadam kebakaran membuahkan hasil dan berhasil menorehkan prestasi. Pemerintah Kota Depok berhasil memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Kamis, 12 Februari 2015 . Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo kepada Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Shomad, MA di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. Penghargaan tersebut berdasarkan surat nomor t.005/105/PUM tanggal 23 Januari 2015, tentang peresmian hasil pelaksanaan program pembangunan pemerintahan umum T.A 2014. Pada kesemptan ini juga diadakan penandatanganan kerjasama antar Pemerintah Daerah serta konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas dan prgram pemerintahan umum TA. 2015. Pemkot Depok berhasil mendapat penghargaan prestasi kerja Pemerintah Kab/Kota dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di wilayah perkotaan.
Dalam sambutannya Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan beberapa hal yaitu: 2 poros Pemerintah harus berdiri kokoh, melaksanakan hal –hal yang menjadi skala prioritas, dan Pemerintah Daerah serta Provinsi harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti tertib administrasi, mempermudah perizinan, mempunyai inovasi sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat. Para kepala daerah juga harus sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan publik, dan politik. Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan untuk jangka panjang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, diterbitkannya Permendagri tentang batas wilayah, untuk meminimalisasi terjadinya konflik antar daerah, dan penghargaan Pemadam kebakaran serta Pol PP, diberikan untuk memotivasi dan mengapresiasi daerah yang telah bersungguh-sungguh dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Serta pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran diharapkan akan semakin baik, di wilayah perhutanan atau perkebunan maupun perkotaan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran H. Yayan Arianto, M.Si menuturkan bahwa Pemerintah Kota Depok dinilai cukup serius dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi kebakaran. Hal ini terlihat keseriusan dan concern Pemkot Depok pada pengalokasian anggaran daerah dan sejumlah kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sampai kelini paling bawah. Pemerintah Kota Depok juga dinilai cukup baik dalam melaksanakan SPM dan response time, serta beberapa kesungguhan seperti menjalankan RISPK (Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran) dan PPK (Pos Pemadam Kebakaran) untuk meminimalisir dan mempercepat respons time. Mempunyai mobil pemadam yang dapat masuk ke gang dengan luas, 1,7 meter, dan sedang mengajukan mobil tangga untuk kesiapan penanggulangan bencana. Pemkot Depok melakukan Kesepakatan bersama dan bekerjasama dengan Damkar Wilayah tetangga, yaitu: Bekasi, Bogor, dan DKI Jakarta,”tuturnya.
Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Shomad, MA berharap semoga, dengan diterimanya penghargaan ini Pemkot Depok semakin termotivasi untuk memberikan layanan pemadam dan pencegahan terjadinya kebakaran di masyarakat, baik dari sisi sarana dan prasarana serta kompetensi SDM khususnya Pemadam Kebakaran,”tuturnya. (Endang)
