Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 18 Desember 2014



 

Rapat Kordinasi (Rakor) TPID Kota Depok terkait kenaikan harga BBM menjelang natal dan tahun baru 2015 terselenggara diaula lantai 5 Balaikota. Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il hadir dalam Rakor dengan narasumber dari BPS Bapak Subagio Dwijosumono dan Perwakilan Bank Indonesia Prov Jabar Ibu Raina. Rakor dihadiri anggota Komisi B DPRD Kota Depok dan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok.

Dalam paparannya, Subagio menjelaskan tentang inflasi kota Depok terkait pemahaman dan solusi pengendaliannya. Paparan diawali dengan menjelaskan pengertian inflasi, cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK), dan dasar pemilihan kota IHK. Paparan dilanjutkan dengan metode penghitungan, formula penghitungan IHK, membaca angka IHK, penyebab inflasi, dan perbandingan Inflasi Kota Depok. Subagyo merekomendasikan dari tiga sisi untuk pengendalian inflasi. Pertama sisi penawaran, diantaranya menjamin ketersedian stok (plus pengawasan agar jangan ada penimbunan barang). Kedua dari sisi permintntaan, diantaranya menghindari kepanikan konsumen. Dan terakhir dari sisi pemerintah diantaranya memantau supply dan demand. “Pemda (TPID) harus konsentrasi pada komoditas dengan bobot tinggi, misal kontrak/sewa rumah, dan beras. Komoditas yang harganya ditetapkan pemerintah (administered pricer) agar diantisipasi,” ujarnya.

Kepala Bagian Ekonomi Kota Depok sempat memaparkan evaluasi kenaikan harga barang dan jasa (inflasi/deflasi) Kota Depok Tahun 2014. Pada November 2014, IHK Kota Depok sebesar 116,49. Angka Inflasi kumulatif Kota Depok dari bulan Januari hingga November 2014 berada diurutan ke-27 kota yang memilki Tingkat Inflasi terendah dari 82 Kota yang menjadi dasar penghitungan IHK dan inflasi sesuai SBH Tahun 2012.

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il menghimbau TPID untuk merumuskan langkah dan mendidik warga agar menjadi konsumen yang cerdas, sehingga tidak menjadi pemboros. “Pahami fungsi TPID dan jalankan dengan baik. Lurah dan Camat juga harus bantu TPID dalam mencerdaskan konsumen. Propagandakan dan informasikan komoditi apa saja yang sedang musim/panen. Dan informasikan dimana saja lokasi yang menjual dengan harga murah sehingga warga tidak impor,” ujarnya.

Anggota TPID harus sadar fungsi dan bisa memengaruhi konsumen agar tidak boros dan suka komoditi impor. “Jangan sekedar formalitas saja, beri perlindungan kepada konsumen dengan memberikan informasi sekomunikatif mungkin,” himbaunya seraya menambahkan untuk membuat kalender komoditi volatile yang dilengkapi dengan daerah asalnya. Diakhir Rakor, Pemimpin Kota Depok menghimbau Dishub untuk memberikan info tentang tarif angkutan umum pasca kenaikan BBM dan terus berjuang menertibkan jalan Margonda sehingga tidak ada terminal bayangan. (olas)