Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Selasa, 19 Agustus 2014



 

Selasa, 19 Agustus 2014 bertempat di ruang rapat DPRD Kota Depok, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang II Tahun Sidang 2014 Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi  Terhadap Raperda Kota Depok Tentang APBD T. A 2015 dan Jawaban Walikota Depok atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok dilaksanakan. Hadir dalam acara ini Wakil Walikota Depok kh. Idris Abdul Shomad, MA, Sekretaris daerah, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto, MM, Anggota DPRD Kota Depok, Unsur Muspida, Kepala instansi vertikal, Kepala OPD Kota Depok, Camat, LSM, Media, dan hadirin lainnya.

 

Pada acara ini adapun pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Depok yaitu:

 

- Fraksi Demokrat

 

Memberikan pandangan umum terkait pendapatan adalah perlu dilakukan pengelolaan pendapatan agar lebih maksimal , pada retribusi tertentu perlu ditingkatkan . Pendapatan dari pajak dan retribusi dan sudah cukup baik dan perlu dipertahankan. Pengelolaan UKM dan penyertaan modal daerah ke BJB perlu terus dioptimalkan kembali.Diharapkan Pemerintah Kota Depok perlu membaca lebih jelas lagi terkait trend kenaikan, dan pencapaian pendapatan perlu terus dijaga. Penyusunan belanja daerah perlu diikuti dengan peningkatan kinerja, serta anggaran belanja yang harus lebih ditajamkan untuk mengenai sasaran sehingga dapat menghindarkan silpha.-

 

Fraksi PKS:Fraksi PKS mengapresiasi Pemkot Depok yang terus berupaya melakukan kinerja demi menaikan PAD Kota Depok. Namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan tidak hanya berpatokan pada kenaikan trend atau ober target. Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan PAD dari BPHTB, PBB yangv meupakan penyumbang terbesar pada pemasukan pajak daerah.Anggaran belanja yang masih terbatas dan dirasakan kurang untuk membangun Kota Depok yang terus berkembang, diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pada 9 program prioritas  disesuaika dengan tingkat urgensi dan harus sesuai dengan kebutuhan hal ini demi kebaikan bersama dan demi kemaslahatan masyarakat Kota Depok.Perlu juga menjadi perhatian, agar diingkatkan kualitas dan kuantitas SDM atau aparatur Pemerintah Kota Depok, bidang kesehatan, pendidikan, koprasi, arsip dan perpustakaan, permasalahan banjir dan kemacetan, kota layak anak, kebersihan, JPO, perizinan, investasi daerah dan proses pilkada yang aman dan lancar.

 

Fraksi Golkar :Pada dasarnya mendukug dan percaya kepada Pemerintah Kota Depok dapat atau mampu mengatasi dan mengelola pendapatan serta  apabd demi kepentingan masyarakat di Kota Depok.Namun pemerintah Kota Depok harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya yaitu:Optimalisasi sektor pendapatan daerah. Perbaikan dan pelebaran jalan raya Sawangan- sampai simpangan Depok. Jembatan harus dibangun dan diperbaiki demi mendukung lancar nya mobilitas masyarakat Kota Depok, perlu adanya penigkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, puskesmas, pembangunan pasar teutama pada bagian barat Kota Depok, irigasi pertanian, pemberiam bantuan kesejahteraan kepada guru swasta, memerhatikan sopir, kenek, dan pesapon sampah agar kesejahteraannya bertambah dan merasa diperhatikan, sehingga mereka semakin semangat menjalankan tugasnya membersihamkan lingkungan dan mengangkut sampah di Kota Depok, bantuan kepada lembaga agama.

 

Fraksi PAN:Penataan reformasi birokrasi, menetapkan , mensosialisasikan dan menerapkan standar pelayanan minimal, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Pemerintah Kota Depok harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kepada perkembangan zaman, dana perimbangan agar menjadi perhatian, serta penyesuaian penanaman modal BUMD yang terprogram.

 

- Fraksi PDIP Memberikan pandangan dengan catatan kepada Pemerintah Kota Depok yaitu: Pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Depok harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, lengkap, akurat dan tepat.Pada 9 program prioritas agar lebih dioptimalkan lagi. Memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran. Serta menghilangkan diakriminasi pelayanan.

 

Fraksi Gerindra Bangsa :Memberikan masukan catatan agar Pemerintah Kota Depok memperhatikan prioritas pembangunan pada beberapa hal yaitu:Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Memperhatikan perkembangan Industri kreatif. Menyiapkan insentif untuk membantu pertumbuhan industri berbasis budaya. Membuat roadmap yang melibatkan OPD dan kalangan. Membuat desain menarik ukm, menyusun perlindungan hukum  industri kreatif, mengadakan expo induatri kreatif.Pemerintah Kota Depok hendaknya tidak  hanya melakukan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusianya. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan reward serta punishment pada aparatur pemerintah.

 

Wakil Walikota Depok Kh. Idris Abdul Shomad, MA membacakan jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi yaitu:" kami menyambut baik dan positif dan masukan yang diberikan akan segera ditindak lanjuti serta akan diteruskan ke OPD  untuk hal -hal tersebut diimplementasikan.-Pemerintah Kota Depok akan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas aparatur Pemkot demi meningkatkan kinerja dan menjadi peningkatan kinerja di OPD.- Pemerintah Kota Depok akan selalu mendukung perkembangan industri kreatif , UMKM di Kota Depok.-Pada tahun 2015 diharapkan Pemerintah Kota Depok akan dapat membangun 17 unit sekolah baru demi memajukan pendidikan di Kota Depok.-Kami juga akan terus berusaha menyelesaikan berbagai PR RPJMD yang belum terselesaikan dalam 2 tahun terakhir,"tuturnya. (Endang)