Dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima, salah satunya dilakukan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Sebagai Implementasi SPBE yang didukung dengan keberadaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melaksanakan kegiatan High Level Meeting and Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Savero, Rabu (29/11/2023). Kegiatan mengangakat tema “Penguatan Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Kota Depok.”

Kegiatan tersebut juga mendukung transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah Kota Depok dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI). 

“Indeks ETPD di Kota Depok sendiri, sudah cukup baik yaitu 98,3% dan yang harus ditingkatkan yaitu dari aspek realisasi dengan peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital,” tutur Wali Kota Mohammad Idris.

KKI sendiri merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah. KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. 

Selain itu, tujuan penggunaan KKI diharapkan dapat mempermudah belanja daerah melalui e-payment dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), efisiensi biaya administrasi, fleksibilitas untuk kemudahan dalam jangkauan pemakaian belanja elektronik seperti media dalam jaringan dan toko daring. Selain itu meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi cost of fund/idle cash dan memgurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai.

“Implementasi Kartu Kredit Indonesia yang akan dimulai di Bulan Desember untuk melakukan transaksi pembayaran Belanja Daerah di 3 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Kecamatan Cimanggis,” tutur Wali Kota.

Wali Kota menargetkan Digitalisasi Pembayaran di Kota Depok kedepannya dapat mengurangi transaski non tunai dengan memaksimalkan penggunaan kanal pembayaran digital untuk transaksi pemerintah daerah.