Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini resmi meluncurkan Roadshow Bus “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/08/2023). Peluncuran dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dalam roadshow ini, Bus KPK akan mengaspal ke sembilan kota/kabupaten di wilayah Sumatera untuk menyebarkan semangat antikorupsi dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai serta budaya antikorupsi.

“Bus KPK akan diberangkatkan menuju wilayah Sumatera, dimulai dari Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan berhenti di Aceh,” tutur Firli Bahuri, Ketua KPK periode 2019-2023 dalam sambutannya.

Firli mengungkapkan bahwa Bus KPK bukan hanya sebagai simbol tetapi merupakan roh atau jiwa yang membawa semangat budaya antikorupsi.

“Bus KPK ini meruapkan roh atau jiwa yang membawa semangat budaya antikorupsi karena membawa substansi mulai dari kampanye, sosialiasai, pencegahan dan pendidikan,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang hadir dalam peluncuran Roadshow Bus KPK mengatakan esensi dari program tersebut memberikan edukasi mengenai antikorupsi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dirinya mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Kota Depok menjadi salah satu kota yang pernah dikunjungi oleh Bus KPK.

“Depok bagian yang pernah dikunjungi oleh Roadshow Bus KPK sehingga pada hari ini kami diundang,” tutur Imam.

Imam mengatakan bahwa Kota Depok juga mendapatkan apresiasi dari KPK karena telah menjadi bagian dalam upaya mendukung kegiatan Roadshow Bus KPK - Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi periode 2023.

“Kami bersyukur karena Kota Depok menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan dari KPK atas dukungan terhadap program kampanye antikorupsi ini,” kata Imam.

Terakhir, Imam mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Depok untuk terus membumikan budaya antikorupsi. Terutama mendekati tahun-tahun politik melalui tagline yang diangkat yaitu #Hajar Serangan Fajar, dirinya mengatakan perlunya ketegasan bagi para pemangku kebijakan untuk terus membangun sinergi bersama KPK dalam menjaga kemurnian hasil politik di Indonesia.

“Untuk masyarakat Kota Depok terutama di tahun politik ini, ayo kita perangi bersama serangan fajar agar tidak terjadi dan membuat masyarakat tidak baik karena jika terjadi bisa menjadi tindakan pidana bagi yang memberikan dan yang diberikan,” tandasnya.