Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah (Bappeda) Kota Depok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 secara hybrid, Rabu (15/03/2023). Kegiatan musrenbang yang mengangkat tema “Memantapkan kehidupan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dasar” dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata serta dibuka secara resmi oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Kegiatan dilaksanakan sebagai ruang untuk berdiskusi, berembuk atau melakukan tukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi, swasta, NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat.
Idris mengatakan dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, Kota Depok telah melakukan transformasi digital. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama enam kabupaten dan kota se-Indonesia.
Selain itu dalam upaya mendukung SPBE tersebut kegiatan musrenbang dirangkai dengan launching platform Easy Plan. Easy Plan merupakan sebuah platform online yang mengajak seluruh citizen dan netizen yang ber-KTP Depok untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung tanpa ada perantara.
“Kita akan melaunching Easy Plan dan ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan daerah, yaitu platform online bagi masyarakat depok untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung tanpa perantara dimana yang akan menjadi operator adalah Bappeda,” terang Wali Kota.
Lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa dari sekian arahan pemerintah kepada pemda yg perlu digarisbawahi yakni masalah investasi.
Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Depok terdapat peningkatan yakni sebesar 5,24. Akan tetapi angka tersebut masih dibawah nasional sebesar 5,31 dan dibawah provinsi sebesar 5,45.
“Faktor utama yang menaikkan LPE nasional dan provinsi ini adanya unsur pertanian, serta di Kota Depok ini jadi permasalahan karena lahan banyak berkurang,” tutur Idris.
“Musrenbang tingkat kota ini dilaksanakan untuk membahas berbagai agenda strategis, yang telah digagas dan didiskusikan oleh seluruh pemangku kepentingan hepta helix atau tujuh (7) aktor pembangunan, yang dimulai dari perumusan isu strategis, Kongko Pembangunan, Musrenbang Anak, Kongko Lansia, Rembuk RW, Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Forum Kemitraan,” ungkap Idris.
Selain itu Pemerintah Kota Depok juga memiiki rencana tematik pembangunan 2024 yang terdiri dari empat fokus utama.
“Rencana tematik pembangunan kota dari sisi Jawa Barat, Kota Depok adalah etalase Jawa Barat dan dari sisi Jakarta merupakan kota penunjang ibu kota,” lanjutnya.
Adapun keempat fokus utama rencana tematik pembangunan 2024, Pertama terkait infrastruktur kota dan transportasi, diantaranya Penataan Jalan Bandung Cinere Raya, jalur Pedestrian Jalur Pedestrian Jalan Raya Cinere, Pembangunan Tugu Batas di Jln.Raya Bogor, Pembangunan Mesjid Raya - Jalan Raya Bogor Penataan Jalan Nusantara, Exit tol Cimanggis (Emeralda), Jalur Pedestrian dan PJU Etnik di Jalan M. Yassin, DED Jalur Pedestrian Jalan Proklamasi, Penataan Tugu Simpang Siliwangi.
Untuk penanganan banjir maka dilakukan Penataan Jalan Qotrunada di Cipayung Ratujaya dan Jalan Simpang Mampang Kodimserta Penataan Drainase di Situ Pladen;
“Kedua, penanganan Sampah, dengan fokus kegiatan revitalisasi TPA Cipayung, pembentukan bank sampah di setiap RW, revitalisasi sarana pengangkutan sampah, dan mesin pengolah sampah,” tutur pemimpin Depok.
Ketiga, Ekonomi dan kemiskinan, dengan fokus kegiatan antara lain optimalisasi Kartu Depok Sejahtera, Zero New Stunting dan Kelurahan ODF, ketahanan keluarga, Bedah kampung Water Front City, pengembangan pasar rakyat digital, pengembangan ekonomi kreatif melalui event, pembangunan ekosistem UMKM, pariwisata perkotaan terpadu, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemantapan Calendar Of Events (COE).
Terakhir Smart City, dengan fokus kegiatan diantarnya pengembangan digital layanan pemerintahan, penyediaan WIFI di area publik, dan pengembangan perencanaan digital spasial.
