Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat memberikan sambutan, sebelum prosesi Launching Program Go 2 T atau Go 2 Trilyun, di Aula Teratai, Lantai 1, Gedung Balaikota Depok, Senin (17/10/2022).

Prokopim.depok.go.id - Dalam Rangka Akselerasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris, pagi ini me-launching Program Go 2 T atau Go 2 Trilyun yang merupakan terobosan inovatif Badan Keuangan Daerah Kota Depok, berlangsung di Aula Teratai, Lantai 1, Gedung Balaikota Depok, Senin (17/10/2022). Prosesi Launching ditandai dengan melakukan hand scren pada perangkat tab yang telah disediakan oleh panitia.

Keunggulan dari GO 2T ini adalah melakukan akselerasi capaian PAD sebesar 2 Trilyun dengan berbagai terobosan dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan pemanfaatan aset, memaksimalkan informasi layanan pajak daerah dengan pembaharuan website BKD serta didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik berbasis elektronik.

Adapun program – program yang mendukung terobosan GO 2T yaitu, pertama, GEMPITA PBB (Gerakan Mengejar Piutang PBB). Konsep dari GEMPITA PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus Piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang menggunakan aplikasi piutang yang juga melakukan koordinasi dengan Camat, Lurat, RT dan RW.

Kedua, Aplikasi SIAP – PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah). SIAP – PD adalah Aplikasi yang dibuat untuk menghadapi permasalahan pada Pemerintah Kota Depok yang belum menyajikan Nilai Piutang Pajak pada Neraca tidak andal, Kekurangan dan kesalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan, serta tidak akurat dan akuntable terhadap data yang disajikan pada laporan keuangan juga menjadi fokus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa eksternal.

Konsep SIAP – PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan migrasi data saldo awal audit piutang pajak daerah, selanjutnya laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dengan SIAP-PD, maka Pemerintah Kota Depok dapat menyajikan nilai piutang pajak daerah secara andal. Jangka panjangnya aplikasi ini juga dapat diintegrasikan dengan seluruh piutang pemerintah Kota Depok.

Ketiga, OPLOSAN EMAS - Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan fasilitaS UMKM melalui kerja samA dengaN kElompok MASyarakat (OPLOSAN EMAS)Adalah upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) mulai dari belum tertibnya pemanfaatan BMD, belum adanya kebijakan yang mengatur penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain dan belum adanya kerjasama adantara Pemerintah Kota Depok dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM.

Konsep OPLOSAN EMAS adalah menyusun sebuah kebijakan dan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan langan olahraga dan fasilitas UMKM.

Keempat, Aplikasi E Payment - Sistem Informasi Aplikasi penatausahaan belanja daerah berbasis elektronik dimulai dari proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah paperless karena dilengkapi dengan dokumen berbasis elektronik ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan secara digital dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah di implementasikan dalam proses penatausahaan belanja daerah di Pemerintah Kota Depok.

Kelima, SIPKANDA (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah). Inovasi SIPKANDA dilakukan dalam rangka mepermudahan dalam pelaporan keuangan dimana salah satu masalah yang selalu dihadapi saat membuat pelaporan keuangan yaitu sulitnya didapatkan keakuratan data pada pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan.

Konsep inovasi ini adalah pengintegrasian data antar rekening koran dengan laporan penerimaan pendapatan daerah yang direalisasikan dengan pengolahan data penerimaan pendapatan daerah dengan menggunakan SIPKANDA.

Selain semua terobosan diatas, BKD Kota Depok juga telah melakukan banyak kegiatan dalam upaya meningkatankan PAD diantaranya, program Paling Dbest (Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan memberikan kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan program Mobil Keliling On The Spot di beberapa titik wilayah kota Depok.

Lalu program Easy Tax yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses pendaftaran wajib pajak, pelaporan omzet pajak, serta pembayaran pajak. BKD juga meluncurkan alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi. Dengan segela terobosan dan inovasi ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan pendapatan daerah.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris ditemui usai acara, mengatakan bahwa Program GO 2 T memiliki nilai startegis untuk tahun 2024 (jangka menengah), yakni tercapainya PAD sebesar 2 Trilyun. Idris juga menjelaskan kenaikan PAD sudah dirasakan Kota Depok setiap tahunnya, namun dirinya ingin semakin menggenjot PAD dengan target jangka menengah 2 trilyun rupiah ditahun 2024.

"Sebenarnya tiap tahun sudah ada kenaikan PAD, tapi kami ingin genjot lagi agar lebih dasyat dengan target jangka menengah 2 trilyun rupiah di tahun 2024 dengan potensi-potensi yang ada," terangnya.

Lanjutnya lagi, untuk itu perlu kesadaran kita semua untuk bekerja terus menaikan PAD. "Komitmen ini yang kita butuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)," ujar Idris.

Senin, 17 Oktober 2022

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kota Depok

Rokhmi Handayani Rahayu