Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memprioritaskan enam kegiatan pada tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Widyati Riyandani, pada acara Pembukaan Sosialisasi Pembangunan Kota Depok Tahun 2020 yang berlangsung di Balairung Dwijosewojo, Hotel Bumi Wiyata, Jum'at pagi (10/01/2020). Acara secara resmi dibuka Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
Adapun kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat maupun bantuan DKI, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung antara lain, pembangunan underpass Dewi Sartika tahap 1 sebesar RP. 56 milyar; rehabilitasi Situ Cilodong sebesar RP. 14.692.460.000,- jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar RP. 43.788.931.200,- revitalisasi pasar (Prioritas Pasar Kemiri Muka, Beji/Pasar Sawangan Baru) sebesar RP. 10 milyar; TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar RP. 240.920.000,- dan insentif tenaga kesehatan sebesar RP. 1.437.896.000,-
"Sedangkan yang bersumber dari bantuan Gubernur DKI yaitu penataan Situ Sidomukti sebesar RP 20 milyar, penataan Situ Tipar sebesar RP 30 milyar dan pemasangan jaring sampah hidrolik di Kali Playangan perbatasan Bogor-Depok sebesar RP 3 milyar" lanjut Widyati. Selanjutnya, dirinya menyampaikan jadwal Perencanaan Tahun 2020. Musrenbang Kelurahan akan dimulai pada tanggal 13-20 Januari, Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3-7 Februari, Forum Perangkat Daerah Kecamatan pada tanggal 10-14 Februari, Forum Perangkat Daerah Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor pada tanggal 17-27 Februari, dan Musrenbang Kota pada tanggal 11-12 Maret 2020.
Sementara itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam sambutannya mengatakan, program kegiatan tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 yang lokasi pelaksanaannya ada di lingkungan kecamatan dan kelurahan. "Kegiatan tahun 2020 merupakan hasil proses perencanaan dan penganggaran dari sisi teknokratik politik seperti pokok-pokok pikiran DPRD, partisipatif, bottom up seperti prioritas kelurahan dan top down baik dari pemerintah provinsi maupun nasional yang di bahas bersama, mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang kota, serta pembahasan bersama DPRD yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyrakat Kota Depok," ungkap Wali Kota.
Siaran Pers
Jum'at, 10 Januari 2020
Bagian Humas dan Dokumentasi
Sekretariat Daerah Kota Depok
Rokhmi Handayani Rahayu
