Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Kamis, 10 Juli 2014

Bertempat di Kelurahan Bedahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok sore tadi, Kamis (10/07/2014) melaunching Program Paket Replikasi Paket Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kegiatan yang bertempat di lokasi P2WKSS ini turut dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad dan perwakilan dari OPD se-Kota Depok.

Program kali ini melaksanakan pembanguna rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 85 unit di sebelas kelurahan, pembangunan jembatan 1 unit di kelurahan Duren Seribu, pembangunan Posyandu 1 unit di kelurahan Grogol, betonisasi jalan lingkungan sepanjang 450 meter di kelurahan Sukatani dan Limo, pembangunan drainase sepanjang 1.360 meter di kelurahan Grogol Sukatani Kalibaru dan beji timur. Pelaksanaan ditargetkan akan selesai pada akhir Desember.

"Total anggaran 2 M, pemberian dana ke Badan Keswayadaan Masyarakat tiap kelurahan berbeda karena tergantung dari proposal yang mereka ajukan. Insya Allah tahun 2015 akan kita naikan menjadi 2,5M namun rencananya kami akan sinergikan dengan usulan Musrembang, " ujar Sekretaris Bappeda Kota Depok Inggrid Nuraeni.

Inggrid menjelaskan bahwa ada kriteria spesifikasi dari tiap BKM yang berhak diberikan dana. Pihak Bappeda hanya memberikan kepada BKM yang dianggap berdaya yaitu mereka memenuhi kriteria sesuai panduan teknis dari pusat. Salah satunya adalah memiliki track record yang baik. Mereka juga harus mempunyai sekretariat sendiri dan kepengurusannya harus jelas, agar tidak ada pertanyaan saat dana sudah diberikan ke mereka.

"Kegiatan ini juga idealnya harus dapat memotivasi BKM di 63 kelurahan agar menjadi lebih baik dan layak untuk menerima ini. Paket P2KP itu syaratnya 70 persen sumbangan pemerintah dan 30 persen sumbangan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat itu tidak harus berbentuk uang, dengan begitu masyarakat juga sangat terlibat di dalamnya," tambah Inggrid.

Sementara itu Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang diberikan bantuan. Ini juga merupakan motivasi untuk BKM di tiap kelurahan yang personilnya merupakan perwakilan masyarakat setempat yang menangani kegiatan terkait program pengentasan kemiskinan.

"Pemerintah dalam program ini hanya berifat fasilitatif, sedangkan manajemen operasional pelaksanaan ada di tangan masyarakat, untuk itu harus ada semangat yang tinggi dari masyarakat," ujar Idris