Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan jalan berbayar atau
Electronic Road Pricing (ERP) diperbatasan Jabodetabek pada tahun 2020
mendatang. Jalan Margonda menjadi salah satu jalan yang akan diberlakukan ERP. Electronic
Road Pricing (ERP) adalah Congestion Charge (Biaya Kemacetan) yang dikenakan
kepada pengguna kendaraan bermotor pribadi pada jalan dan waktu tertentu.

Penerapan
ERP diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan dengan mengurangi kepadatan,
mempercepat laju kendaraan dan juga mengurangi emisi gas buang di daerah
tersebut. Dengan pemberlakuan ERP, akan meningkatkan biaya operasional
kendaraan yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan
atau berpindah menggunakan transportasi umum.

Wali
Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan bahwa saat ini Kota Depok belum siap
untuk menerapkan ERP, namun secara konsep dirinya mengatakan bahwa ERP cukup
bagus. “Kita melihat ERP hari dua hal, secara konsep dan secara realitas atau
penerapan. Secara konsep ERP bagus, bahkan para pakar mengatakan ERP lebih
efektif dari sistem ganjil genap. Namun, bagi Kota Depok untuk penerapan ERP
saat ini belum, Depok belum siap,” ungkapnya, di Studio CNN Indonesia, Kamis
(21/11/2019).

Dirinya menambahkan, bahwa penerapan ERP di Jalan Margonda tahun 2020 adalah tidak benar. Karena menurutnya masih banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum menerapkan ERP. “Saat ini kita terus lakukan penataan jalan. Diantaranya terusan jalan Juanda ke Kukusan, Beji sampai Cinere. Kalau ada jalan alternatif ini, yang akan mengarah ke Sawangan tidak harus melewati Margonda,” terangnya.

Siaran Pers

Kamis, 21 November  2019

Sub Bagian Humas & Dokumentasi
Setda Kota Depok

Rokhmi Handayani Rahayu