Siaran Pers
Protokol dan Dokumentasi Setda Kota Depok
Rabu, 10 Januari 2018
Walikota Depok Mohammad Idris meresmikan Kantor Kecamatan Cinere, Rabu (10/1/2017). Peresmian yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Walikota.
Dalam laporannya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Wijayanto menerangkan bahwa awalnya pada tahun 2011-2012 Pemerintah Kota Depok membeli lahan sekaligus rumah yang dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Cinere. Seiring waktu, dirasakan perlu dilakukan perbaikan gedung kantor kecamatan dengan memanfaatkan lahan seluas 2367 meter persegi serta memugar bangunan yang ada.
“Pada tahun 2014 kami lakukan perencanaan, tahun 2015 dimulai pembangunan pertama gedung ini, tahun 2016 terhenti dan kemudian pembangunan gedung dilanjutkan kembali pada tahun 2017,” terang Wijayanto. Adapun total anggaran untuk pembangunan gedung selama dua tahun tersebut ialah senilai 6,1 miliar rupiah. Dengan dibangunnya gedung Kantor Kecamatan Cinere yang baru, diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dirinya juga mengatakan bahwa Disrumkim pada tahun 2017 melakukan pembangunan dan rehab gedung pemerintah atau fasilitas umum sebanyak 87 unit.
Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya kembali mengingatkan tentang visi Kota Depok, yakni Unggul, Nyaman dan Relijius. “Kita punya mimpi besar yang dituangkan dalam visi Kota Depok yakni Unggul, Nyaman dan Relijius. Unggul, baik dalam pelayanan publik dan dari sisi SDM, Nyaman dari infrastrukturnya baik jalan ataupun gedung, serta Relijius, dimana warganya dapat menjaga kerukunan umat beragama dan punya wawasan kebangsaan yang benar dan tepat,” kata Walikota.
Dikatakan orang nomor satu di Depok, diantara indikator atau ukuran Nyaman, ialah kita dapat menyelesaikan pembangunan, baik yang belum selesai ataupun pembangunan gedung baru, seperti gedung Kantor Kecamatan Cinere yang diresmikan saat ini. “Banyak mimpi-mimpi kita untuk membangun infrastruktur baik jalan atau gedung, baik kantor pemerintahan atau mitra pemerintah. Namun tidak semua tercover oleh pemerintah, jika dibebankan kepada APBD tidak akan cukup. Untuk itu kita telah berkolaborasi dengan para pengusaha dengan CSR atau Costumer Social Resbonsibility. Kita juga telah mengeluarkan peraturan tentang CSR,” terangnya. (mira)
