Siaran Pers

Dapat Penghargaan Dari Presiden, Idris Ingin Sistem Keuangan Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat

-
  • Penulis: Adminstrator
  • Tanggal: 14 Sep 2017
  • Waktu: 07:15 WIB
Press Release

Protokol dan Dokumentasi Setda Depok

Kamis, 14 September 2017

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo  (Jokowi) secara simbolis menyehkan penghargaan kepada lima institusi yang meraih predikat WTP selama lima tahun berturut-turut.

Kelima institusi yang menerima penghargaan tersebut adalah Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Depok Mohammad Idris, dan Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar.

Dalam sambutannya, Presiden menyatakan, 85% dari keseluruhan Kementerian/Lembaga telah berpredikat WTP. Hampir seluruhnya atau 90% dari semua provinsi di Indonesia juga telah meraih predikat WTP. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota baru sekitar 66%. “Budaya WTP sangat baik, tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program dapat memberikan hasil dan tepat sasaran,” ujar Jokowi saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017.

Jokowi mengapresiasi tumbuhnya budaya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sistem Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Presiden Jokowi mengatakan, budaya WTP sangat baik, tetapi itu bukan merupakan tujuan akhir. “WTP bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan tepat sasaran,” kata Presiden.

Senada, Walikota Depok Mohammad Idris juga mengiginkan sistem pengelolaan keuangan bisa memberikan dampak dan tepat sasaran. “Alhamdulillah Kota Depok meraih penghargaan dari Presiden karena berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kami, sehingga kedepannya kami dapat mempertahan prestasi ini,” ujarnya usai menerima penghargaan di Istana Negara, Kamis (14/09/17).

Idris menerangkan, penghargaan menjadi tantangan karena sistem keuangan nasional terus update, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga laporannya harus akuntabel dan transparan agar mudah untuk dilakukan pengawasan. Karena dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, efisiensi, dan efektif akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. (olas)