Protokol dan Dokumentasi Setda Depok
Kamis, 16 Maret 2017
Dokumentasi dan Humas – Pemerintah Kota Depok melakukan penguatan kapasitas dengan penandatanganan kerjasama bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Walikota Depok Mohammad Idris dan Kepala LAN, Adi Suryanto di Gedung LAN Veteran Jakarta, Kamis (16/03/17) pagi. Tak hanya Kota Depok, ada 20 Pemerintah Kabupaten/Kota lagi yang juga menandatangani MoU bersama LAN diantaranya, Kabupaten Banyumas, Kota Sabang, Kota Solok, Kabupaten Bone, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Bantul, Kota Bekasi, dan Banjar, Kota Surakarta. Pelaksanaan MoU juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, dan para pejabat di lingkungan LAN.
Walikota Depok menerangkan, MoU sebagai wujud kolaborasi yang bertujuan untuk memberi landasan hukum dalam pelaksanaan kerjasama. ”Kerjasama berupa penguatan kapasitas melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, serta inovasi daerah. Semoga kerjasama ini dapat meningkatkan kapasitas daerah, baik peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), inovasi, serta kebijakan publiknya,” tutur pria kelahiran Jakarta.
Kepala LAN Adi Suryanto menyampaikan MOU ini memiliki nilai strategis karena setiap unit kerja akan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya. “Semoga kerjasama ini dapat berdampak pada perubahan yang lebih baik, terutama dalam peningkatan kompetensi ASN serta pengembangan inovasi dibidang pelayanan publik,” harapnya seraya menghimbau Kepala Daerah untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam mendukung pengembangan ASN untuk berinovasi secara nyata sebagai output dari kerjasama ini.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANB Asman Abnur meminta Kepala Daerah untuk memanfaatkan momentum reformasi birokrasi untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. “ASN harus harus smart dan inovatif agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang prima,” tegas Menteri Asman. (olas)
