Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 4 Agustus 2016
Jakarta – Walikota Depok Mohammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016. Rakornas dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Kamis (4/8/16).
Rakornas yang dimotori Bank Indonesia (BI) terselenggara di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Rakornas TPID 2016 mengusung tema "Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Infrastruktur dan Tata Niaga Pangan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo mengatakan Rakornas TPID sebagai forum tertinggi dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Agus mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi, menunjukkan pentingnya dan konsistensi perhatian sangat besar terhadap pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas harga.
Presiden RI, Joko Widodo menegaskan dua hal yang perlu dikelola secara serius di Indonesia sebagai tumpuan utama negara, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat inflasi lebih tinggi, maka tidak ada artinya. Berarti ada tekor disitu. Pertumbuhan ekonomi penting, tapi inflasi jauh lebih penting,”kata pria yang akrab disapa Jokowi.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Presiden meminta Kepala Daerah untuk segera mengeluarkan APBD, yang hingga saat ini masih mengendap di bank dengan nilai lebih dari 200 triliun. Terkait dengan inflasi, Presiden meminta Kepala Daerah yang belum memiliki TPID, untuk segera membentuk TPID. “Sediakan anggaran untuk pengendalian harga, monitor secara langsung gudang-gudang penyimpanan bahan pokok, dan bangun infrastruktur,”himbau Jokowi seraya mengungkapkan, Saya senang karena setiap tahun ada kesadaran dari kita semua bahwa inflasi harus dikendalikan.
Rakornas dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut B Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (olas)
