Siaran Pers

Walikota Depok Pantau Perdana UN SMP

-
  • Penulis: Adminstrator
  • Tanggal: 09 May 2016
  • Waktu: 08:10 WIB
Siaran Pers

Humas dan Protokol Setda Kota Depok

Senin, 9 Mei 2016

Walikota Depok, Mohammad Idris memantau pelaksanaan perdana UN SMP, di SMP Negeri 12, Jalan Kampung Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Senin (9/5/2016). Hadir mendampingi Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Camat Tapos, Lurah Cilangkap dan Kepala Sekolah SMPN 12.

Kepala SMPN 12, Yusuf menerangkan, sebanyak 590 orang siswa SMPN 12 mengikuti UN tahun ini, dengan komposisi 391 siswa dari kelas regular dan 199 siswa dari kelas terbuka. Sebanyak 30 ruangan dipakai untuk pelaksanaan UN, dimana 20 ruangan dipakai untuk kelas regular dan 10 ruangan dipakai untuk kelas terbuka. Satu ruangan diisi 11 siswa, satu ruangan diisi 19 siswa dan sisanya diisi masing-masing 20 siswa.

Pelaksanaan UN di SMPN 12 belum menerapkan computer based test (CBT). “Untuk SMA Negeri se-Kota Depok sudah menerapkan CBT, namun untuk SMP belum menerapkan CBT,” ujar Walikota. Dirinya berharap dua atau tiga tahun kedepan SMP di Kota Depok sudah dapat menerapkan CBT. Saat ini UN SMP/Sederajat berbasis computer (CBT) baru diterapkan di tiga sekolah swasta, yaitu SMP Lazuardi, Pribadi dan MTS Al Hamidiyah.

Lebih lanjut Walikota mengatakan, hasil pantauan UN secara umum berjalan lancar. “Alhamdulilah UN hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala dan dan belum ada laporan-laporan ke kami yang harus segera ditindaklanjuti, distribusi soal juga tidak ada kendala” ujar Idris. Beliau berharap semoga kelancaran tersebut akan berlangsung hingga UN berakhir.

UN berlangsung selama empat hari, terhitung mulai hari ini Senin hingga Kamis, yakni 9-12 Mei 2016. Adapun mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMP berturut-turut mulai hari Senin ialah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahas Inggris dan IPA. Untuk jadwal ujian susulan pada tanggal 16-19 Mei 2016.

Terkait PPDB (Penerimaaan Peserta Didik Baru), Walikota menyampaikan,  nanti ada pedoman dan petunjuk teknis dari kepala dinas yang akan disosialisasi ke Kepala Sekolah dan masyarakat.”Kita juga minta bantuan pengawasan penegak hukum sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan PPDB dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan,” kata Walikota. (mira)