Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Kamis, 17 Maret 2016
Tapos – Tak sedikit warga Tapos yang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di tempat (one hour and one day service).
Hal tersebut terlihat saat Launching Pelayanan di Tempat one hour and one day service di Kecamatan Tapos. Launching tersebut dirangkai dengan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015, Kamis (17/03/16) pagi. Camat Tapos, Muchsin Mawardi menyatakan kegiatan ini sangat strategis dan penting. Karena sosialisasi menjadi wahana pencerahan pengetahuan tentang Perda 10 Th. 2015.
“Tidak sampai satu jam KTP elektronik saya sudah jadi,” ujar Dwi Murni, warga RT 7 RW 9 Kel. Jatijajar, Tapos. Senada, Taqwallah Maimanah dan Suci Lestari yang juga warga Jatijajar mengakui pelayanan KTP elektronik di Kecamatan Tapos terbilang cepat. Hal tersebut juga diungkap Partini dan Imam Supardi yang mengurus akta kelahiran. “Alhamdulillah proses pembuatannya cepat dan gratis,” ujar Imam Supardi yang merasa puas dengan program one hour and one day service.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil), Misbahul Munir menginformasikan bahwa Launching one hour and one day service untuk mendukung program 100 hari Pemkot Depok, yaitu Depok Sahabat Masyarakat. “Pada April mendatang, Disdukcapil juga akan membuka pelayanan administrasi kependudukan setiah hari Sabtu, jam 09.00-22.00 wib. Pelayanan tersebut akan dilaksanakan serentak di 63 Kelurahan di Kota Depok,” ujar Munir menambahkan, Perda No. Th. 2015 akan berlaku mulai 1 April 2016.
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengapresiasi program one hour and one day service karena sejalan dengan program 100 hari Pemerintah kota Depok, dimana satu hari dalam setiap pekan, Pemkot Depok membuka layanan hingga malam hari. Hal tersebut dilakukan karena kami hadir untuk melayani, bukan dilayani. “Kami juga hadir untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Kami akan memberikan pelayanan terbaik, agar keberadaan kami semakin dirasakan oleh masayarakat,” tutur Pradi seraya memaparkan program delapan sahabat Depok yang lainnya.
“Semoga dengan sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibnnya dalam bidang administrasi kependudukan,” harap Pradi seraya menghimbau ASN untuk memnuhi hak asasi setiap warga dibidang kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan yang professional. (olas)
