Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Selasa, 15 Maret 2016
Jakarta – Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simpul yang mewarnai keempat sila lainnya dalam Pancasila. Karena itu, penekanan agama menjadi hal utama dalam melakukan reformasi birokrasi.
Seperti yang dikatakan Soekarno sebagai tokoh ideologi Pancasila, Beliau menterjemahkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid. Artinya agama harus tercermin dalam seluruh unsur kemanusiaan, persatuan, kegotongroyongan, bermusyawarah, dan penerapan keadilan sosial. Hal tersebut diungkapkan Walikota Depok, Mohammad Idris saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD), Selasa (15/03/16) pagi.
FGD yang dimotori Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), mengsung tema ‘Penguatan Etika Politik Pancasila Guna Membangun Keunggulan Kompetitif Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional. FGD terselenggara di ruang Gatot Kaca Gd.Asta Gatra Lt. III, Lemhanas RI. Pemimpin Kota Depok menjabarkan, pentingnya penanaman nilai-nilai agama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar ASN mengetahui dan memahami konsepsi agama, menginternalisasi agama dengan penjiwaan dan sikap, serta mengimplementasikan agama dengan pengamalan dan pengorbanan. “Selain menekankan agama, pembinaan ASN dalam etika politik pancasila juga dilakukan. Metode memahamkan agama dan ideologi pancasila dikemas dengan beragam cara sehingga mudah diterima,” papar Idris.
Pemimpin Kota Depok merangkum dua kunci perubahan untuk membentuk mentalitas, yaitu semangat pelayanan & daya juang, serta mengendalikan hawa nafsu. Dua kunci perubahan tertuang dalam program dan kegiatan yang tentunya tak luput dari penanaman agama. “Keteladanan seorang pemimpin juga penting bagi ASN. Karena pemimpin adalah pengayom, pendidik, dan perasa. Pemimpin harus bisa merasakan duka orang-orang yang dipimpinnya,” papar pria lulusan Saudi Arabia.
“Dengan dua kunci perubahan tersebut, akan tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas,” tutur Idris mengakhiri paparannya. FGD dihadiri oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas beserta jajarannya, perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK, dan akademisi. (olas)
