Siaran Pers

Walikota Depok Tawarkan 2 Kunci Perubahan Kepada Lemhanas

-
  • Penulis: Adminstrator
  • Tanggal: 15 Mar 2016
  • Waktu: 11:17 WIB
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Selasa, 15 Maret 2016

Jakarta – Walikota Depok, Mohammad Idris menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD). FGD terselenggara di ruang Gatot Kaca Gd.Asta Gatra Lt. III, Lemhanas RI, Selasa (15/03/16) pagi. FGD dimotori oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dengan tema ‘Penguatan Etika Politik Pancasila Guna Membangun Keunggulan Kompetitif Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional.

Dalam kesempatan itu, Walikota Depok menawarkan dua kunci perubahan terkait mentalitas, yaitu hawa nafsu dan semangat pelayanan & daya juang, yang semuanya tak lepas dari agama. “Kami memberikan gambaran tentang implementatif nilai pancasila untuk ketahanan nasional dalam bidang eksekutif. Semoga penerapan nilai pancasila kepada PNS/ASN di kota Depok bisa menjadi masukan bagi lemhanas,” tutur Walikota Depok.

Ketua Harian Pusat Studi Pancasila UP, menekankan modal moral harus dimiliki pekerja politik dan penyelenggara negara. Karena moral adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. “Moral harus dimulai dari pendidikan. Agama juga harus mencakup ahlak,” ujar Yudi Latif.

Pemimpin Kota Depok, juga menekankan agama dalam melakukan reformasi birokrasi. Nilai-nilai keagamaan memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan YME. Nilai tersebut mewarnai seluruh sila dalam pancasila. Dengan begitu nilai-nilai pancasila akan terinternalisasi dalam diri.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas berharap, FGD ini dapat memberikan output untuk membangun keunggulan kompetitif melalui etika politik berbasis pancasila. “Semoga masukan yang diberikan narasumber dapat memantapkan nilai-nilai kebangsaan,” tutur Djagal Wiseso Marseno.

FGD yang diikuti oleh tim pengkajian strategik lemhannas, menghadirkan empat narasumber, termasuk Walikota Depok. Ketiga narasumber lainnya; Pimpinan KPK Ibu Basaria Panjaitan, Ketua Harian Pusat Studi Pancasila-Universitas Pancasila, Yudi Latif, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Asril H. Tanjung. (olas)