Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Senin, 4 Januari 2016
Cilodong – Sehubungan akan berakhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011-2016, DPRD kota Depok menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, dihadiri Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, unsur Forkopimda Kota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok beserta para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, Pejabat Sipil, TNI/Polri, dan 38 anggota DPRD Depok.
Penyampaian LKPJ AMJ berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 71). Landasan operasional utama penyusunan LKPJ AMJ berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ AMJ disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD Tahun 2011 sampai dengan triwulan tiga Tahun 2015. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016. LKPJ AMJ juga memuat realisasi indikator kinerja sasaran dari misi kota yang terdiri dari 29 indikator kinerja, serta indikator daerah lainnya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025.
Berikut ringkasan LKPJ AMJ:
Pertumbuhan penduduk kota Depok naik 14,50%. (2010-2014)
Berdasarkan struktur ekonomi, PDRB (atas dasar harga konstan) Kota Depok mengalami peningkatan dari 6,5 triliyun (2010) menjadi 7,96 trilyun (2014)
Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Depok rata-rata sebesar 11 persen pertahun
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok rata-rata tumbuh di atas 6,5%
Kota Depok termasuk daerah dengan tingkat pendidikan rata-rata cukup baik. Terlihat dari proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah setara SMA yang menempati urutan terbesar yaitu sekitar 38,13 % (tahun lalu 34,38%)
Realiasi pendapatan (2011- 2014) tumbuh sebesar 66,1% dengan rata-rata capaian 100,2% dari target yang direncanakan setiap tahunnya.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tumbuh sebesar 134%. (2011-2014)
Realisasi dana perimbangan tumbuh sebesar 43 persen. (2011-2014)
Realisasi belanja daerah mengalami peningkatan/ tumbuh sebesar 49 persen. (2011-2014)
Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 sebesar 750 milyar rupiah atau meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 684 milyar. (2011-2014)
Realisasi belanja langsung tumbuh sebesar 90 persen (2011-2014)
Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 582 milyar. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 282 milyar.
Beberapa pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah berhasil dicapai adalah; opini BPK, kepemilikan KTP, penegakan perda, tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan investasi, tingkat kemiskinan, lokasi banjir yang ditangani, penambahan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)/taman, angka kematian bayi dan ibu, prevalensi gizi buruk dan pendapatan asli daerah. Realisasi PAD pada Tahun 2014 meningkat dibandingkan Tahun 2013. Dengan angka mencapai Rp. 660,4 milyar. Meningkat 15,56% dari tahun sebelumnya atau lebih besar dari taget RPJMD sebesar 11,15 %.
Walikota Depok menginformasikan, selama lima tahun terakhir, berbagai prestasi dan penghargaan telah diraih. Lebih dari 71 penghargaan tingkat nasional maupun provinsi diraih Pemerintah Kota Depok. Semoga LKPJ AMJ ini dapat menjadi bahan evaluasi DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan dimasa yang akan datang. “Terima kasih atas kerjasama dan sinergi positifnya selama ini,” tutur Nur Mahmudi sekaligus mengapresiasi DPRD Kota Depok. (olas)
