Siaran Pers
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Jum’at, 2 Oktober 2015
Jakarta - Bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma'il menerima piagam penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brodjonegoro. Piagam tersebut diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, Jum'at (02/10/15) pagi.
Menkue RI mengatakan Rakernas merupakan media untuk mengakselerasi percepatan serapan anggaran tahun 2015 yang berbasis akrual dan kinerja. "Penilaian LKPD TA 2015 mendatang dengan sistem akuntansi berbasis akrual," ujar Bambang menginformasikan, rakernas rutin diselenggarakan sejak 2008 dengan tujuan mendorong pelaporan keuangan.
Menkeu juga mengatakan bahwa sebanyak 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 Kementerian/Lembaga (K/L), 26 Pemerintah Provinsi 149 Pemerintah Kabupaten, serta 50 Pemerintah Kota telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan 2014 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam kesempatan itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il mengapresiasi Kemenkue atas terselenggranya rakernas dan pemberian penghargaan. Ini merupakan bagian dari tekad reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Alhamdulillah, Pemkot Depok telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut. Prestasi ini merupakan buah dari proses perjuangan dan bukti bahwa Pemkot Depok besungguh-sungguh bersama seluruh stakehokder, melakukan pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik.
Kami besyukur karena pemerintah pusat memberi penghargaan bukan hanya dalam bentuk sertifikat, tetapi juga mengapresiasi kepada mereka yang mendapat opini WTP dalam bentuk dana insentif daerah, sehingga kami bisa leluasa menggunakan dana tesebut untuk kepentingan pembangunan. Tahun 2014 lalu, kami mendapat sekitar 23 M dan kami alokasikan untuk peningkatan dalam bidang pendidikan. "Pemerintah kota Depok telah empat kali mendapat penghargaan WTP atas laporan keuangan tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014," ungkap Nur Mahmudi.
Pemimpin Depok melanjutkan, perlu komitmen kuat dari pemerintah dan SDM yang bertanggungjawab terhadap masalah pengelolaan, mulai dari petugas perendaharaannya hingga proses penyampaian laporan secara tepat waktu. Selain itu, kami juga berkonsultasi kepada BPK dan membuat tim khusus (DPPKA dan Inspektorat Kota Depok), untuk melakukan pendampingan kepada para petugas. "Kami terus melakukan pendampingan meski sudah dapat WTP. Kuncinya adalah mengapresiasi, melakukan pendampingan dan kroscek, serta merespon. Dimana saat kami mendapatkan catatan dari BPK, secara responsif kami melakukan perbaikan secara tepat waktu," tutur pria kelahiran Kediri usai rakernas. Rakernas dihadiri oleh seluruh unsur kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. (olas)
